[dakwatuna.com] Ada 10 Artikel & Berita Terbaru

---

• Luthfi Hasan Ishaaq: Jadi Caleg PKS Tak Dipungut Biaya Sepeser Pun
• Partai Sayap Kanan Norwegia Tolak Sekolah Islami
• Polisi Bubarkan Pengajian di Kapuas, Aleg PAN Protes
• MUI Pertanyakan Anggaran Madrasah di Daerah
• Mendagri Didesak Tegas Soal Jadwal Pilgub Lampung
• Larang Istri Pejabat Publik Jadi Caleg, Kebijakan PKS Dinilai Progressif
• MUI Perbolehkan Perempuan Duduk Ngangkang di Motor dan Tak Permasalahkan Perda di Lhokseumawe
• Pemerintah UAE Tahan Anggota Ikhwanul Muslimin
• Mahmoud Abbas: Persatuan Palestina untuk Selamatkan Al-Quds Sudah Harga Mati
• PKS Tidak Akan Calonkan Istri Pejabat Publik Sebagai Anggota Dewan

Luthfi Hasan Ishaaq: Jadi Caleg PKS Tak Dipungut Biaya Sepeser Pun Posted: 06 Jan 2013 09:18 AM PST "Tidak ada satu pun anggota kami yang didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) dipungut biaya sepeserpun," tegas Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (6/1/2012) di Ruang Pertemuan Hotel Nusantara, Bandar Lampung.

Partai Sayap Kanan Norwegia Tolak Sekolah Islami Posted: 06 Jan 2013 07:44 AM PST Partai Progresif Norwegia (Frp) menyiapkan kampanye yang tujuannya melarang sekolah privat Islami. Oleh FrP sekolah itu dianggap membahayakan integrasi Norwegia. Juru bicara FrP, Tord Lien mengatakan komunitas Muslim seharusnya berintegrasi dengan masyarakat Norwegia. Itu bisa dilakukan dengan memasukan anak-anak mereka ke sekolah umum bukan sekolah privat Islami.

Polisi Bubarkan Pengajian di Kapuas, Aleg PAN Protes Posted: 06 Jan 2013 07:34 AM PST Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ahmad Zaidi memprotes aksi aparat Kepolisian yang membubarkan pengajian Masjid Nur Hidayah, Anjr Mambulau Barat, Kapuas. Menurutnya, tindakan korps Bhayangkara dari Polres Kapuas sudah melanggar konstitusi UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat serta bebas menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.

MUI Pertanyakan Anggaran Madrasah di Daerah Posted: 06 Jan 2013 06:33 AM PST Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mempertanyakan anggaran madrasah di daerah. "Sesuai dengan UU Sisdiknas, anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD. Namun selama ini anggaran 20 persen dari APBD untuk madrasah kemana?," ujar Amidhan dihubungi Ahad (6/1).

Mendagri Didesak Tegas Soal Jadwal Pilgub Lampung Posted: 06 Jan 2013 06:14 AM PST "Kami akan meminta ketegasan Mendagri soal kapan pilgub Lampung dilaksanakan," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, pada konfrensi pers di Bandar Lampung, Ahad (6/1). Menurut dia, persoalan jadwal pilgub jangan digantungkan sehingga merugikan semua pihak. Bagi PKS, kapan jadwal pilgub dilaksanakan PKS tetap siap, tapi ada ketegasan dan kepastian pemerintah.

Larang Istri Pejabat Publik Jadi Caleg, Kebijakan PKS Dinilai Progressif Posted: 06 Jan 2013 06:07 AM PST Pengamat politik Ray Rangkuti mendukung kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang melarang istri pejabat menjadi calon anggota legislatif dalam pemiilihan umum 2014. Menurut Ray, kebijakan PKS itu progressif karena sebenarnya masalah ini sudah lama menjadi perhatian.

MUI Perbolehkan Perempuan Duduk Ngangkang di Motor dan Tak Permasalahkan Perda di Lhokseumawe Posted: 06 Jan 2013 05:58 AM PST Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempermasalahkan gagasan Pemkot Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) melarang perempuan duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Bahkan, MUI mendukung perda tersebut segera disusun dan dikeluarkan.

Pemerintah UAE Tahan Anggota Ikhwanul Muslimin Posted: 06 Jan 2013 05:50 AM PST Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) menolak permintaan Mesir untuk membebaskan 11 warganya yang ditahan atas tuduhan melatih kelompok Islam tentang bagaimana menggulingkan pemerintahan. Ke-11 warga Mesir tersebut sebagian adalah anggota Ikhwanul Muslimin.

Mahmoud Abbas: Persatuan Palestina untuk Selamatkan Al-Quds Sudah Harga Mati Posted: 06 Jan 2013 05:39 AM PST Mahmud Abbas mengatakan bahwa Persatuan Nasioanal merupakan satu-satunya cara untuk mencapai cita-cita nasional, dimana Al-Quds sampai saat ini masih menderita di bawah penjajahan Zionis Israel. Dalam pidato peringatan hari jadi Fatah, Abbas mengatakan, "Menjadi kewajiban kita semua sebagai bangsa Palestina, Arab, umat Islam untuk menyatukan usaha dan tekad kami dalam rangka membebaskan Al-Quds.

PKS Tidak Akan Calonkan Istri Pejabat Publik Sebagai Anggota Dewan Posted: 06 Jan 2013 05:25 AM PST Selain itu PKS juga memutuskan untuk tidak mencalegkan pasangan suami istri sekaligus. "Jika suami sudah dicalegkan maka sang istri tidak boleh dicalegkan," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

You are subscribed to email updates from dakwatuna.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610